Ketum APKLI Merah Putih Dukung Target 1.582 Kapal Nelayan 2027, Dorong Pengadaan melalui KUR

Ketua Umum APKLI Merah Putih, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed., mendorong agar pengadaan kapal nelayan tidak hanya berorientasi pada bantuan, tetapi juga dibarengi regulasi, pendampingan, fasilitas usaha produktif, serta akses pembiayaan yang mampu menjadikan nelayan sebagai subjek utama perekonomian.

Hal itu disampaikan Ali Mahsun di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Presiden Prabowo sebelumnya menargetkan pembangunan 1.582 kapal ikan modern pada 2027. Pemerintah juga menyiapkan pengelolaan kapal melalui koperasi nelayan sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat pesisir.

“Syukur-syukur ribuan kapal nelayan, tepatnya 1.582 unit, menjadi bantuan Presiden RI. Namun, saya lebih mendorong negara memberikan kail berupa regulasi, pendampingan, fasilitas usaha produktif, serta promosi dan pemasaran melalui Kampung Nelayan Merah Putih, koperasi nelayan, maupun kelompok usaha masyarakat pesisir,” ujar Ali Mahsun.

Menurutnya, nelayan harus ditempatkan sebagai subjek, bukan objek ekonomi. Pendampingan dari hulu hingga hilir dinilai penting agar nelayan mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperbaiki tata kelola, serta berkembang menjadi pelaku usaha perikanan yang profesional dan mandiri.

Karena itu, APKLI Merah Putih mendorong agar kebutuhan kapal modern bagi nelayan juga dapat difasilitasi melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ali Mahsun mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan alokasi khusus KUR untuk pengadaan kapal nelayan modern. Ia bahkan mengusulkan agar sebagian pagu KUR tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat armada nelayan sekaligus membangun rantai pasok ekonomi masyarakat pesisir.

Sebagai ilustrasi, ia menyebut kebutuhan pembiayaan untuk 1.000 kapal berkapasitas 30 GT dengan perkiraan harga Rp7 miliar per unit mencapai sekitar Rp7 triliun. Selanjutnya, 400 kapal 100 GT dengan perkiraan harga Rp25 miliar per unit membutuhkan sekitar Rp10 triliun, 400 kapal 150 GT sekitar Rp15,6 triliun, serta 200 kapal 200 GT dengan perkiraan harga Rp45 miliar per unit sekitar Rp9 triliun.

“Yang lebih penting bukan hanya kapalnya, tetapi bagaimana kapal tersebut menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kuncinya adalah pendampingan dari hulu hingga hilir. Pemerintah juga tidak bisa bekerja sendirian,” tegasnya.

Ali Mahsun menilai penguatan armada perikanan perlu berjalan seiring dengan pembangunan ekosistem ekonomi pesisir, termasuk koperasi, fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil laut, akses pasar, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah sendiri telah menyampaikan bahwa modernisasi kapal perikanan merupakan bagian dari upaya mendorong nelayan naik kelas. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut pembangunan 1.582 kapal dilakukan secara bertahap dan diarahkan untuk memperkuat armada perikanan nasional serta industri galangan kapal dalam negeri.

“Keberpihakan yang besar dan nyata kepada ekonomi serta kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir telah lama dinantikan. Karena itu, program ini harus dikawal agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi nelayan,” katanya.

APKLI Merah Putih, lanjut Ali Mahsun, menyatakan siap mendukung dan mengawal program pemerintah yang berkaitan dengan penguatan ekonomi rakyat kecil, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir.

Ia juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel agar program berskala besar tersebut terhindar dari penyalahgunaan kewenangan maupun praktik koruptif.

“APKLI Merah Putih tegak lurus, mendukung dan mengawal program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat kecil agar terlaksana secara baik, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkas Ali Mahsun.