Nyemplung ke Danau Demi Jualan Pisang, Ketua APKLI Merah Putih Soroti Keras Perjuangan dan Nasib PKL Indonesia

Demi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya, ibu tersebut rela turun langsung ke air danau untuk menawarkan dagangannya. Sebuah potret perjuangan ekonomi rakyat kecil yang sarat makna, sekaligus menggambarkan beratnya risiko yang harus dihadapi para PKL dalam mempertahankan kehidupan.

Peristiwa itu disaksikan langsung Ali Mahsun saat berada di Danau Lido, Cigombong, Bogor, Sabtu (14/11/2026). Pemandangan tersebut mengingatkannya pada pengalaman studi banding ke Thailand pada 2011, ketika menyaksikan aktivitas PKL di sepanjang Sungai Chao Phraya, Bangkok. Bedanya, para pedagang di sana menggunakan perahu sehingga risiko berjualan relatif lebih kecil.

Dalam dialog singkat, Ali Mahsun menanyakan harga pisang yang dijajakan ibu tersebut.

"Berapa harga pisangnya, Bu?"

"Satu pasang Rp50 ribu, Pak," jawab sang pedagang.

Ali Mahsun kemudian membeli dua pasang pisang sekaligus memberikan motivasi kepada ibu tersebut.

"Ini uangnya, Bu. Tetap semangat, terus berjualan dan optimistis. Saya doakan Ibu selalu sehat," ujarnya.

"Ya, Pak. Matur nuwun," jawab sang ibu.

Bagi Ali Mahsun, peristiwa tersebut bukan sekadar aktivitas jual beli, melainkan gambaran nyata ketangguhan dan pengorbanan para PKL di Indonesia. Mereka rela berpanas-panasan, kehujanan, bahkan menghadapi berbagai risiko demi mendapatkan rezeki halal untuk menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya.

Ia menegaskan, puluhan juta PKL merupakan salah satu penopang ekonomi rakyat yang menghidupi ratusan juta masyarakat Indonesia. Ironisnya, kelompok usaha kecil ini masih sering menghadapi keterbatasan ruang usaha, tekanan ekonomi, hingga tindakan kekerasan dan penggusuran yang mengancam sumber penghidupan mereka.

"PKL itu tidak pernah neko-neko. Mereka tidak meminta fasilitas istimewa atau perlakuan khusus dari pemerintah. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk berjualan dan mencari nafkah secara layak," tegasnya.

Menurutnya, negara harus hadir melalui kebijakan yang berpihak kepada ekonomi rakyat, dengan melakukan penataan, pembinaan, dan pemberdayaan secara berkelanjutan. Tujuannya agar usaha PKL semakin maju, berkembang, unggul, naik kelas, serta mampu mencapai kesejahteraan yang berkeadilan.

Ali Mahsun juga mengingatkan agar keberadaan PKL tidak dijadikan komoditas politik maupun objek kepentingan kelompok tertentu. Penataan kawasan perdagangan harus mengedepankan pendekatan kemanusiaan, bukan tindakan represif yang justru memutus mata pencaharian masyarakat kecil.

"Jangan sampai atas nama kekuasaan, PKL digusur tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Negara seharusnya hadir melindungi, menata, dan membina mereka, bukan justru menghilangkan ruang untuk mencari nafkah," pungkas dokter ahli kekebalan tubuh yang telah 15 tahun konsisten membersamai PKL dan UKM Indonesia tersebut.